Office
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Aghnia Maurizka Prameswari
09 August, 2022
Pada UU No 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker) menambahkan istilah baru terkait perseroan terbatas yaitu badan hukum perseorangan. UU Ciptaker memberi pengertian bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Aghnia Maurizka Prameswari
June 30st, 2022
Apabila seorang pemegang hak atas tanah meninggal dunia dan ahli waris atas tanah tersebut lebih dari satu orang, pada umumnya hanya diperlukan peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris sebagai pemilik bersama. Namun, jika pada kenyataannya para para ahli waris bersepakat untuk mengalihkan hak tersebut kepada salah satu orang penerima warisan maka dibutuhkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).
Indonesia hingga saat ini tidak melegalkan tindakan aborsi. Hukum positif di Indonesia secara terang-terangan melarang tindakan menggugurkan atau menyuruh orang lain menggugurkan kehamilan yang dikenakan untuk setiap orang sebagaimana tercantum pada KUHP Pasal 346 yang menyatakan ‘Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun’ dan pada Pasal 348 KUHP
Aghnia Maurizka Prameswari
20 July, 2022
Terdapat sengketa merek di Pengadilan Negeri Niaga surabata antara MS GLOW dan PS GLOW yang baru saja selesai dengan pembacaan putusan pada tanggal 17 Juli 2022. Dilansir pada SIPP PN Surabaya, dalam perkara ini hakim mengabulkan gugatan PS GLOW untuk seluruhnya kepada Pihak MS GLOW sebagai tergugat dengan petitum:
Aghnia Maurizka Prameswari
June 24st, 2022
Presidential Threshold merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi.
Terdapat 4 syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.
Aghnia Maurizka Prameswari
14 July, 2022
Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. Terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana korupsi, anatara lain:
Telah diumumkan bahwa letak Ibu Kota Negara (IKN) akan dilakukan pemindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara baru yang disebut Nusantara. IKN baru ini akan berlokasi di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.